Nepal, negara kecil di pegunungan Himalaya, kembali menjadi sorotan dunia internasional. Kali ini, perhatian tertuju pada dugaan intervensi politik yang melibatkan Amerika Serikat. Menurut laporan investigasi The Sunday Guardian, Washington diduga menggelontorkan lebih dari 900 juta dolar AS atau setara dengan Rp 14,7 triliun ke Nepal dalam bentuk bantuan politik, sipil, dan pembangunan sejak tahun 2020. Aliran dana tersebut dikaitkan dengan dinamika politik yang berujung pada jatuhnya Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli.
Aliran Dana Raksasa dari Washington
Berdasarkan dokumen internal USAID yang dikutip media tersebut, Amerika Serikat menandatangani Development Objective Agreement (DOAG) senilai 402,7 juta dolar AS bersama Kementerian Keuangan Nepal pada Mei 2022. Hingga Februari 2025, sebanyak 158 juta dolar AS sudah dicairkan, sementara sisanya belum digunakan.
Selain itu, ada pula dana dari Millennium Challenge Corporation (MCC) senilai 500 juta dolar AS yang sebenarnya sudah ditandatangani sejak 2017. Namun, paket ini baru diratifikasi oleh parlemen Nepal pada 2022 setelah perdebatan panjang. Hingga awal 2025, hanya sekitar 43 juta dolar yang dicairkan.
Jika dijumlahkan, komitmen AS di Nepal melampaui 900 juta dolar AS. Angka ini terbilang sangat besar untuk ukuran Nepal, negara dengan populasi sekitar 30 juta jiwa dan ekonomi yang relatif kecil.
Target Program: Dari Media hingga Demokrasi
Dana itu mengalir melalui berbagai program seperti Civil Society and Media, Adolescent Reproductive Health, hingga Democratic Processes. Misalnya, proyek masyarakat sipil dan media mendapat 37 juta dolar AS, dengan lebih dari separuhnya sudah cair.
Bahkan, organisasi seperti Democracy Resource Center Nepal (DRCN) menerima 500 ribu dolar AS. Sementara pendukung menyebut DRCN sebagai lembaga riset, banyak pengkritik menilainya sekadar menjadi corong propaganda politik asing.
Pertanyaan tentang Legitimasi Demokrasi Nepal
Gejolak politik di Nepal yang berujung pada jatuhnya PM Oli menimbulkan pertanyaan serius: apakah dinamika itu murni gerakan rakyat, atau hasil rekayasa eksternal yang ditopang dana besar?
Laporan The Sunday Guardian menegaskan bahwa pola ini tidak unik. Sebelumnya, Washington juga disebut menjalankan strategi serupa di Bangladesh dan Kamboja, dengan hasil yang memengaruhi stabilitas politik domestik.
