Instruksi Tegas DPR Hentikan Sementara Impor Kendaraan Niaga
Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, secara resmi meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 unit mobil pikap dan truk komersial asal India. Armada tersebut dirancang sebagai tulang punggung distribusi Koperasi Desa Merah Putih yang dikelola oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.
Permintaan ini muncul setelah laporan menyebutkan bahwa 200 unit kendaraan produksi Mahindra telah tiba dan diturunkan di kawasan pabean Pelabuhan Tanjung Priok pada Februari 2026.
Respons Cepat Kementerian Keuangan atas Proyek Impor
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, langsung menyatakan persetujuan untuk menghentikan sementara pendanaan proyek senilai Rp24,66 triliun tersebut. Skema pembiayaan yang melibatkan Himbara dan Dana Desa pun ditahan sampai keputusan lanjutan diterbitkan.
Pemerintah menunjukkan kepatuhan terhadap rekomendasi parlemen demi memastikan kebijakan strategis ini melalui proses evaluasi menyeluruh.
Evaluasi Presiden dan Audit Industri Otomotif Nasional
Dasco menegaskan bahwa langkah penundaan ini bersifat prosedural dan strategis. Ia menilai Presiden Prabowo Subianto perlu meninjau langsung proyek tersebut setelah kembali dari kunjungan luar negeri.
Menurutnya, pemerintah harus menghitung kesiapan industri otomotif nasional sebelum memutuskan impor kendaraan secara Completely Built Up (CBU) dalam jumlah besar. Audit menyeluruh terhadap kapasitas produksi dalam negeri menjadi prioritas agar kebijakan tidak merugikan sektor manufaktur nasional.
Sikap PT Agrinas dan Alasan Efisiensi Anggaran
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah. Sebelumnya, ia menilai kendaraan asal India menawarkan efisiensi harga dan berpotensi menghemat APBN hingga Rp43 triliun.
Namun, setelah muncul instruksi penundaan, perusahaan memilih menunggu arahan resmi tanpa melanjutkan distribusi kendaraan yang telah tiba.
Gelombang Penolakan dari Industri Otomotif Nasional
Penolakan keras datang dari kalangan industri. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, meminta Presiden membatalkan rencana impor tersebut.
Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Putu Juli Ardika, menegaskan pabrikan lokal siap memproduksi ratusan ribu pikap sesuai spesifikasi, termasuk varian 4×4, jika diberikan waktu persiapan yang memadai.
Sementara itu, 200 unit Mahindra yang telah tiba masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok hingga terbit keputusan resmi dari pemerintah.
